Tangerang, Lintas24News – Dugaan praktik produksi oli dengan kemasan menyerupai berbagai merek yang beredar di pasaran mencuat di wilayah Kelurahan Dadap, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang. Himpunan Mahasiswa Tangerang Utara (HMTU) mendesak pemerintah tidak menutup mata dan segera menelusuri dugaan aktivitas pabrik bermasalah tersebut.
Persoalan ini disampaikan HMTU dalam audiensi bersama Camat Kosambi H. Cucu, Sekretaris Kecamatan Faisal, serta jajaran kepala seksi (kasi) di Aula Kecamatan Kosambi, Jumat (20/11/2026).
Audiensi tersebut merupakan bagian dari silaturahmi dan komunikasi berkelanjutan HMTU dengan pemerintah Kecamatan Kosambi, sekaligus menyampaikan aspirasi masyarakat dan mendiskusikan berbagai persoalan yang membutuhkan perhatian pemerintah.
Dalam pertemuan itu, HMTU menyampaikan informasi yang diperoleh dari seseorang yang mengaku sebagai mantan karyawan pabrik CKT II. Berdasarkan keterangan sumber tersebut, pabrik diduga memproduksi oli dan mengemasnya menggunakan berbagai merek yang menyerupai sejumlah produk oli yang beredar di pasaran.
Informasi yang diterima HMTU menyebutkan, aktivitas produksi sebelumnya berlangsung di kawasan Centra Kosambi, sebelum kemudian diketahui berpindah ke wilayah Dadap, Kecamatan Kosambi.
Dugaan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai legalitas kegiatan produksi, asal-usul produk, standar mutu, serta kemungkinan persoalan perlindungan konsumen yang perlu ditelusuri oleh instansi berwenang. Meski demikian, informasi tersebut masih memerlukan verifikasi dan pemeriksaan lebih lanjut.
Dalam audiensi tersebut, Camat Kosambi, H. Cucu, merespons penyampaian HMTU dengan menyatakan komitmennya untuk menelusuri dugaan keberadaan industri ilegal di wilayah Kecamatan Kosambi. Ia juga menyampaikan rencana koordinasi dengan Kapolsek dan instansi dinas terkait, dengan terlebih dahulu mengumpulkan data konkret sebagai dasar tindak lanjut.
“Saya sangat berkomitmen untuk membongkar industri-industri ilegal yang berada di Kecamatan Kosambi. Tentu hal ini akan saya lanjutkan dengan koordinasi bersama Kapolsek dan instansi dinas terkait. Namun, kami perlu mengumpulkan data terlebih dahulu sebagai dasar untuk melakukan langkah selanjutnya,” ujar Camat Kosambi, H. Cucu, dalam audiensi tersebut.
Pernyataan tersebut menjadi catatan penting bagi HMTU. Organisasi mahasiswa itu berharap komitmen pemerintah kecamatan tidak berhenti sebagai respons dalam forum audiensi, tetapi diwujudkan melalui penelusuran dan langkah konkret sesuai kewenangan masing-masing instansi.
Ketua HMTU, Bung Boy, menegaskan bahwa pihaknya tidak ingin Kecamatan Kosambi menjadi ruang bagi aktivitas industri yang diduga beroperasi tanpa kejelasan legalitas dan pengawasan yang memadai.
“Jika benar terdapat praktik produksi oli dengan mengemas berbagai produk menyerupai merek-merek yang beredar di pasaran, maka persoalan ini tidak boleh dianggap sepele. Harus ada penelusuran serius. Jangan sampai masyarakat, konsumen, dan pelaku usaha yang menjalankan bisnis secara sah justru dirugikan,” tegas Bung Boy.
Ia mengingatkan pemerintah bahwa menerima laporan masyarakat maupun organisasi mahasiswa tidak boleh menjadi akhir dari penyelesaian persoalan.
“Kami tidak ingin persoalan ini berhenti sebagai catatan audiensi atau sekadar janji koordinasi. Harus ada langkah konkret, penelusuran lapangan, pemeriksaan dokumen perizinan, dan koordinasi dengan instansi yang memiliki kewenangan. Kami menghargai komitmen Camat Kosambi, tetapi komitmen itu harus dibuktikan melalui tindak lanjut yang nyata,” lanjutnya.
Bung Boy juga menegaskan bahwa HMTU tidak bermaksud menghakimi pihak tertentu sebelum adanya pembuktian, tetapi menilai informasi yang berpotensi menyangkut kepentingan publik harus ditelusuri secara serius.
“HMTU tidak sedang mencari sensasi. Kami menjalankan fungsi kontrol sosial. Ketika ada informasi yang berpotensi menyangkut keselamatan konsumen, kepatuhan hukum, dan kepentingan masyarakat, kami tidak boleh diam. Legalitas usaha, perlindungan konsumen, dan kepatuhan terhadap hukum bukan sesuatu yang bisa dinegosiasikan,” tandasnya.
Audiensi tersebut menjadi bagian dari silaturahmi dan komunikasi berkelanjutan HMTU dengan Pemerintah Kecamatan Kosambi. Namun, bagi HMTU, silaturahmi juga harus menjadi ruang menyampaikan persoalan nyata yang membutuhkan perhatian, pengawasan, dan penyelesaian.
HMTU menegaskan akan mengawal informasi dugaan aktivitas produksi oli tersebut serta mendorong koordinasi dengan instansi terkait agar persoalan dapat ditelusuri secara objektif, transparan, dan sesuai ketentuan hukum.
HMTU mengingatkan, jangan sampai lemahnya pengawasan memberikan ruang bagi aktivitas pabrik yang berpotensi melanggar aturan. Pemerintah dituntut hadir bukan hanya ketika persoalan telah membesar, melainkan sejak informasi dan indikasi awal ditemukan.
Kini, tindak lanjut pemerintah menjadi hal yang ditunggu. Dugaan yang disampaikan HMTU perlu dijawab dengan pemeriksaan yang jelas, bukan dibiarkan mengambang tanpa kepastian.
Bagi HMTU, persoalan ini belum selesai di meja audiensi. Pengawalan akan terus berjalan sampai ada kejelasan. (Ibong/Red)
