Tangerang, Lintas24News – Ramai seruan publik untuk pemeriksaan terkait ijazah DPR RI. Menyusul seruan tersebut, aktivis di Kabupaten Tangerang, H Retno Juarno meminta lembaga berwenang untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap dokumen ijazah seluruh DPRD Kabupaten Tangerang

Permintaan ini disampaikan H Retno dalam sebuah pernyataan saat dikonfirmasi wartawan via telpon whats app. Menurutnya, langkah ini penting untuk menjamin kredibilitas dan integritas DPRD Kabupaten Tangerang sebagai wakil rakyat.

“Kita mau minta informasi terkait ijazah DPRD Kabupaten Tangerang, kita menelusuri terlebih dahulu, jadi anggota DPRD Kabupaten Tangerang ijazahnya apa aja, riwayat pendidikannya gitu,” ujarnya via telpon whats app, Sabtu (21/11/2026).

H Retno mengatakan, hal ini disampaikan untuk menjamin kredibilitas dan integritas anggota DPRD Kabupaten Tangerang, yang bertugas di bidang pembentukan Peraturan Daerah (Perda), anggaran, dan pengawasan unsur penyelenggara pemerintahan daerah

“Riwayat pendidikannya harus jelas, jangan sampai nanti buat sebuah kebijakan tapi lagi – lagi seperti yang lagi ramai, tidak punya ijazah atau ijazahnya asli atau palsu (Aspal),” tuturnya.

H Retno berencana akan berkoordinasi ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk meminta penjelasan terkait dokumen atau ijazah DPRD Kabupaten Tangerang. Karena kata H Retno, DPRD adalah pejabat publik yang harus ada keterbukaan terkait dokumen saat mendaftar di KPU.

“Kita akan minta informasi ke KPU terkait dokumen atau ijazah DPRD Kabupaten Tangerang, karena anggota DPRD saat daftar di KPU, karena DPRD pejabat publik, artinya persyaratan – persyaratan itu jadi bagian publik yang harus informasikan,” ungkapnya.

Aktivis berharap proses pemeriksaan ini dilakukan secara transparan dan hasilnya dipublikasikan kepada masyarakat. Bilamana ditemukan anggota DPRD Kabupaten Tangerang yang berijazah aspal harus ditindak lanjuti sesuai aturan yang ada.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pimpinan DPRD Kabupaten Tangerang, maupun instansi terkait atas tuntutan yang disampaikan aktivis tersebut. Redaksi membuka ruang hak jawab untuk pihak yang belum dikonfirmasi. (Ibong)