Berita  

Kejagung Amankan DPO Korupsi Staf BLH Provinsi Sumatera Utara

DPO
Terpidana Korupsi ditandai dengan garis lingkaran merah.

LINTAS24NEWS.com, Jakarta – Setelah di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat (Jabar), Tim Tangkap Buronan (Tabur) Kejaksaan Agung (Kejagung) RI kembali ‘Mengaum’ di Kota Medan.

Mantan Kepala unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan pada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara (BLH Provsu), Ir Henny JM Nainggolan MSi, Jumat (31/3/2023) pagi, sekira pukul 10.15 WIB berhasil diamankan dari kediamannya.

“Terpidana berhasil diamankan Tim Tabur Kejagung dari kediamannya di Jalan Sei Mencirim, Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Provinsi Sumut,” kata Kapuspenkum Kejagung RI Dr Ketut Sumedana.

Lanjutnya, Kapuspenkum menuturkan bahwa wanita 54 tahun itu masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) asal Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumut.

“DPO tersebut terpidana dalam perkara tindak pidana korupsi (Tipikor) dana pendapatan Unit Pelayanan Teknis (UPT) Laboratorium pada BLH Provsu di Jalan HM said Kota Medan Tahun Anggaran (TA) 2012 sebesar Rp3.529.000.000,” tutur Dr Ketut Sumedana.

Baca juga:  Selamat dan Sukses, ANF LAW FIRM Raih Penghargaan “Probono Award” dari Hukum Online

Menurut Kapuspenkum, Henny Nainggolan diyakini terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan tidak menyetorkan seluruh retribusi yang diperoleh dari pemakaian jasa laboratorium oleh pihak ketiga ke kas daerah.

“Justru sebagian dana yang tidak disetorkan tersebut dipakai langsung oleh terpidana sehingga mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp1.153.000.000,” tandasnya.

Kapuspenkum menambahkan, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 884 K/Pid.Sus/2015 tanggal 19 April 2016, Ir Henny JM Nainggolan dijatuhi pidana penjara selama 5 tahun dan pidana denda sebesar Rp200 juta, subsidair 6 bulan kurungan.

Serta dijatuhi pidana tambahan uang pengganti (UP) kerugian keuangan negara sebesar Rp576.896.016. Dengan ketentuan, sebulan setelah perkaranya berkekuatan hukum tetap maka harta benda terpidana nantinya disita kemudian dilelang. Bila nantinya tidak mencukupi menutupi UP tersebut, diganti dengan pidana penjara 1 tahun.

Baca juga:  Sekda Buka Festival Lomba Seni dan Baca Tulis Al-Qur'an di Kecamatan Tigaraksa

“Terpidana diamankan karena ketika dipanggil untuk dieksekusi menjalani putusan, terpidana tidak datang memenuhi panggilan yang sudah disampaikan secara patut dan karenanya dimasukkan dalam DPO,” ujarnya.

Kendati demikian, dalam proses pengamanan, terpidana bersikap kooperatif sehingga proses berjalan dengan lancar dan setelah berhasil diamankan, terpidana dibawa oleh Tim Tabur menuju Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) untuk dilakukan serah terima.

“Melalui program Tabur Kejaksaan, Jaksa Agung meminta jajarannya untuk memonitor dan segera menangkap buronan yang masih berkeliaran untuk dilakukan eksekusi untuk kepastian hukum. Jaksa Agung mengimbau kepada seluruh Daftar Pencarian Orang (DPO) Kejaksaan untuk segera menyerahkan diri dan mempertanggung jawabkan perbuatannya karena tidak ada tempat yang aman bagi para buronan,” pungkas Ketut.

Baca juga:  Pemkab Tangerang Melalui ATR/BPN Giat Pemasangan Patok Pertama di Desa Tanjung Anom Mauk

(Bandi/rdk)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *