TANGERANG, LINTAS24NEWS — Penyaluran bantuan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) PIK2 sebesar Rp100 juta kepada Koperasi Desa Merah Putih di wilayah Kabupaten Tangerang menuai sorotan dari aktivis muda Tangerang Utara. Rabu (2/9/2026)
Sorotan tersebut muncul karena hingga kini belum diketahui secara terbuka dan terperinci mengenai penggunaan dana bantuan tersebut, termasuk barang atau kegiatan apa saja yang telah dibiayai dari dana CSR tersebut.
Aktivis muda Tangerang Utara, Edwin Purnama, meminta seluruh pihak yang menerima maupun mengelola bantuan tersebut membuka informasi penggunaan dana kepada masyarakat secara transparan.
Menurut Edwin, persoalan yang perlu dijelaskan bukan hanya mengenai apakah bantuan telah disalurkan, tetapi juga ke mana dan untuk apa dana tersebut dibelanjakan.
“Kalau setiap koperasi mendapatkan bantuan Rp100 juta, masyarakat tentu berhak mengetahui dana tersebut digunakan untuk apa. Apakah untuk pengadaan barang, modal usaha, sarana pendukung koperasi, atau kebutuhan lainnya. Jangan sampai masyarakat hanya mengetahui nominal bantuannya, tetapi tidak mengetahui hasil penggunaannya,” ujar Edwin.
Jangan Berhenti pada Seremoni Penyaluran
Edwin menilai bantuan CSR semestinya tidak berhenti pada tahap penyerahan secara simbolis. Yang lebih penting adalah memastikan bantuan tersebut benar-benar memberikan manfaat kepada anggota koperasi dan masyarakat desa.
Menurutnya, perlu ada informasi yang jelas mengenai mekanisme pengelolaan dana, rencana penggunaan, realisasi belanja, hingga hasil yang diperoleh setelah bantuan dimanfaatkan.
Ia mempertanyakan apakah masing-masing koperasi telah memiliki rencana kerja dan anggaran penggunaan dana sebelum bantuan tersebut dibelanjakan.
“Yang kami pertanyakan sederhana. Setelah uang Rp100 juta itu diterima, dibelanjakan apa? Siapa yang menentukan penggunaannya? Apa dasar kebutuhannya? Barang atau program apa yang dibeli? Dan sekarang bentuk manfaatnya seperti apa?” katanya.
Edwin menegaskan, pertanyaan tersebut tidak boleh dianggap sebagai bentuk tuduhan terhadap pengurus koperasi.
Sebaliknya, menurut dia, keterbukaan justru diperlukan untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan memastikan program CSR benar-benar mencapai tujuan sosial dan ekonomi yang diharapkan.
Dorong Buka Rincian Penggunaan Dana
Edwin meminta agar pengelola Koperasi Desa Merah Putih di setiap wilayah penerima bantuan dapat membuka informasi mengenai penggunaan dana tersebut kepada anggota koperasi maupun masyarakat.
Informasi yang dinilai penting untuk diketahui antara lain jumlah dana yang diterima, tanggal penerimaan, rencana penggunaan, realisasi belanja, jenis barang atau kegiatan yang dibiayai, serta manfaat yang telah dihasilkan.
“Kalau memang penggunaannya jelas dan sesuai peruntukan, tidak ada alasan untuk ditutup-tutupi. Justru semakin transparan, semakin kuat kepercayaan masyarakat terhadap koperasi dan program CSR itu sendiri,” tegasnya.
Ia juga meminta agar mekanisme pengadaan barang atau jasa yang menggunakan dana bantuan dilakukan secara tertib dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku serta kesepakatan program.
Publik Berhak Memantau Manfaatnya
Menurut Edwin, keberadaan Koperasi Desa Merah Putih di tingkat desa seharusnya mampu menjadi instrumen untuk memperkuat perekonomian masyarakat.
Karena itu, bantuan Rp100 juta tersebut harus dapat dilihat hasilnya secara nyata, bukan sekadar tercatat sebagai bantuan yang telah disalurkan.
Ia mendorong adanya laporan terbuka mengenai dampak bantuan terhadap kegiatan koperasi, termasuk apakah bantuan tersebut mampu meningkatkan aktivitas usaha, pelayanan kepada anggota, aset produktif, maupun manfaat ekonomi lainnya.
“Jangan sampai ukurannya hanya bantuan sudah diterima. Ukuran keberhasilannya harus dilihat dari apa yang dihasilkan setelah bantuan itu digunakan,” ujar Edwin.
Edwin menambahkan, transparansi penggunaan dana merupakan langkah penting untuk mencegah munculnya spekulasi dan prasangka di tengah masyarakat.
“Sekali lagi, kami tidak menuduh ada penyimpangan. Kami meminta keterbukaan. Publik ingin tahu uang atau bantuan itu digunakan untuk apa dan apa manfaatnya. Kalau semuanya jelas, justru itu akan menjawab semua pertanyaan,” katanya.
Minta Pihak Terkait Berikan Penjelasan
Atas persoalan tersebut, Edwin meminta pihak-pihak terkait, baik pengelola koperasi maupun instansi yang memiliki kewenangan dalam pembinaan dan pengawasan koperasi di Kabupaten Tangerang, memberikan penjelasan secara terbuka.
Ia juga mendorong agar informasi mengenai penerima bantuan, nominal bantuan, rencana penggunaan, serta realisasi pemanfaatannya dapat diakses secara jelas oleh anggota koperasi dan masyarakat.
Menurutnya, program yang membawa kepentingan pemberdayaan ekonomi masyarakat harus dibangun dengan prinsip transparansi sejak awal.
“Jangan hanya ketika bantuan diberikan semua ramai, setelah uang masuk kemudian publik tidak tahu lagi penggunaannya. Kami ingin memastikan program ini benar-benar kembali manfaatnya kepada masyarakat,” pungkas Edwin. (Ibong)
