Berita  

MAN 3 Pungut Uang Daftar Ulang Jutaan Rupiah, LSM Geram Minta Pemerintah Ambil Tindakan

Pungutan
Sekolah Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 3 Kabupaten Tangerang.

LINTAS24NEWS.com, TANGERANG – Pihak Sekolah Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 3 Kabupaten Tangerang mengakui telah memungut uang daftar ulang kepada orang tua siswa kelas XI dan XII. Diduga pungutan tersebut liar dan nilainya sampai jutaan rupiah.

Hal tersebut sangat dikeluhkan wali murid dengan adanya pemungutan dari pihak sekolah. Sangat tidak masuk akal, jika komite yang meminta dan mengumpulkan uang daftar ulang tersebut proses pungutan itu komite yang mengkordinir, kepada setiap siswa dengan alasan untuk daftar ulang.

Apalagi jika dilakukan oleh sekolah negeri yang mayoritas dana operasionalnya sudah ditanggung negara.

Ketika di konfirmasi, Mudi Salah satu guru yang mengajar di Sekolah MAN 3, mengakui atas pungutan biaya daftar ulang per siswa Rp. 2.040 000.00. Dia menambahkan pungutan tersebut diketahui dan atas kebijakan komite sekolah.

Baca juga:  Diduga Akibat Arus Pendek Listrik, Sebuah Toko Elektronik di Teluknaga Tangerang Ludes Terbakar

“Benar biaya daftar ulang Rp. 2.040.000.00.  Itu mengacu dan sudah tahu sejak tahun lalu 2,040.000 saya hanya meneruskannya saja. Uang itu untuk keperluan sekolah dan diketahui oleh komite sekolah,”  kata Mudi kepada wartawan, Selasa (11/7/2023).

Terpisah, Ketua LSM Geram Banten Indonesia DPC Kabupaten Tangerang, Samsuri, mengatakan apapun bentuknya pihak sekolah tidak boleh melakukan pungutan kepada orang tua siswa. Karena, semua itu sudah dibiayai pemerintah pusat maupun daerah, sesuai Undang-Undang (UU) No 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional.

menambahkan, selain aturan untuk sekolah, peraturan yang berfungsi mengatur fungsi dari komite sekolah juga ada.

Baca juga:  BPN Kabupaten Tangerang Giat Sosialisasi Penyuluhan Program PTSL di Desa Tegal Kunir Kidul Mauk

“Untuk komite sekolah dikuatkan dengan Peraturan Mendikbud No.75 Tahun 2016. Di situ dijelaskan Komite Sekolah tidak boleh melakukan pungutan tapi penekan lebih kepada penggalangan dana (partisipasi). Bukan yang bersifat memaksa, mengikat, atau ditentukan jumlah dan waktunya,” kata samsuri.

Menurut samsuri pungutan yang dilakukan pihak sekolah atau komite sekolah itu jelas melanggar dan tidak bisa dibenarkan.

Apalagi sarana dan prasarana negara (red-sekolah) digunakan untuk bisnis demi mencari keuntungan kepsek dan komite sekolah ini jelas salah.

“Jangan sampai dibiarkan. Pihak dinas harus mengambil tindakan. Karena ini sudah melanggar ketentuan pendidikan nasional yang ada sekarang ini. Karena pungutan yang dilakukan pihak sekolah dan komite sudah dibiayai oleh pemerintah. Jika pihak sekolah dan komite melakukan pungutan ini jelas telah melawan hukum melakukan Tindak Pidana Korupsi,” terangnya.

Baca juga:  Bupati Zaki Ajak OPD dan ASN Fokus Kejar Target RPJMD 2019-2023

(Ibong/rdk)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *