TANGERANG, LINTAS24NEWS.com – Abraham Garuda Laksono mengadakan pertemuan dengan Penjabat (Pj) Bupati Tangerang, Andi Ony, untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat Bojong Nangka. Pertemuan ini berlangsung dalam rangkaian kegiatan Reses Bersama Anggota DPRD Provinsi Banten dan Pemerintah Kabupaten Tangerang yang diadakan di Ruang Wareng, Gedung Bupati Tangerang, pada Senin, 17 Februari 2025.
Dalam pertemuan tersebut, Abraham mengungkapkan bahwa banyak warga di Kelurahan Bojong Nangka mengalami kesulitan dalam menyekolahkan anak-anak mereka ke Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Negeri. Hal ini disebabkan oleh kurangnya jumlah sekolah negeri di wilayah tersebut, yang membuat orang tua terpaksa memilih sekolah swasta dengan biaya yang lebih tinggi.
“Kekurangan SMP Negeri di Bojong Nangka menjadi masalah yang sangat dihadapi oleh masyarakat. Banyak anak yang terpaksa bersekolah di SMP swasta, yang biayanya lebih mahal, sehingga menjadi beban berat bagi orang tua, terutama bagi mereka yang memiliki keterbatasan ekonomi,” jelas Abraham.
Selain itu, Abraham juga menyoroti kondisi sejumlah sekolah yang mengalami kerusakan di Kecamatan Kelapa Dua. Ia menekankan bahwa perhatian terhadap masalah ini sangat penting, mengingat banyak orang tua, terutama ibu-ibu, yang mengeluhkan kondisi sekolah yang tidak layak.
Menanggapi keluhan tersebut, Pj Bupati Tangerang, Andi Ony Prihartono, menyambut baik aspirasi yang disampaikan oleh anggota DPRD Provinsi Banten.
Mewakili Pj Bupati, Agus Supriatna dari Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang menjelaskan bahwa keterbatasan SMP Negeri di Kelurahan Bojong Nangka disebabkan oleh beberapa tantangan, termasuk pengadaan lahan dan pendanaan untuk pembangunan sekolah baru.
“Untuk membangun satu sekolah baru, diperlukan anggaran yang mencapai miliaran rupiah. Bahkan, untuk membangun satu ruang kelas baru saja memerlukan biaya sekitar Rp450 juta. Selain itu, ketersediaan tenaga pendidik juga harus dipertimbangkan dengan matang sebelum mendirikan sekolah baru,” ungkap Agus.
Agus juga menambahkan bahwa saat ini terdapat sekitar 1.800 ruang kelas yang mengalami kerusakan di Kabupaten Tangerang. Setiap tahunnya, Pemkab Tangerang berupaya untuk memperbaiki sekitar 100 ruang kelas.
“Ke depan, kami berencana untuk meningkatkan jumlah ruang kelas yang diperbaiki dengan menggandeng perusahaan dan lembaga melalui skema Corporate Social Responsibility (CSR),” tutupnya. (*)
