Berita  

Serahkan Sertifikat di Carita Pandeglang, Iip Miftahul Khoiry Berharap Masyarakat Menyadari Pentingnya Sertifikasi Tanah

LINTAS24NEWS.com – Sebagai wujud nyata dari Program Strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten Rudi Rubijaya bersama anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Iip Miftahul Khoiry menyerahkan sertifikat secara simbolis kepada 10 orang penerima sertifikat program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2022 di Desa Sukanegara, Kecamatan Carita, Kabupaten Pandeglang.

Penyerahan sertifikat ini merupakan bagian dari rangkaian acara sosialisasi program strategis Kementerian ATR/BPN yang digelar Rabu (15/3/2023) di Carita, Kabupaten Pandeglang, Banten.

“Tadi sudah ada bukti kita lakukan penyerahan sertifikat di Desa Sukanegara, Kecamatan Carita, Kabupaten Pandeglang, ini bisa diikuti oleh masyarakat lainnya,” ujar Iip.

Baca juga:  Jelang Natal dan Tahun Baru, Kapolri Pastikan TNI-Polri Beri Rasa Aman

Iip menuturkan Komisi II DPR RI bermitra dengan 11 instansi salah satunya adalah Kementerian ATR/BPN.

“Kami ditugaskan oleh negara bersama BPN untuk mensosialisasikan program strategis dan mengajak masyarakat menjaga tanahnya, dengan apa? dengan disertifikatkan karena jika tidak disertifikatkan rawan cekcok rawan caplok,” ungkap Iip.

Rudi Rubijaya dikesempatan yang sama mengucapkan selamat untuk masyarakat yang baru saja menerima sertifikat.

“Dijaga sertifikatnya, tanahnya dijaga digunakan dan dimanfaatkan,” ucap Rudi.

Rudi juga menambahkan, pemerintah berharap supaya semua bidang tanah bersertifikat, karena dengan adanya sertifikat semuanya akan mengetahui masing-masing bidang tanahnya.

“Saat ini pembuatan sertifikat lebih mudah, anggaran tersedia, teknologi lebih maju,” imbuhnya.

Baca juga:  Kapolresta Tangerang Lantik Kapolsek Cikupa dan Pasar Kemis

Rudi menuturkan dan mengajak masyarakat yang tanahnya masuk ke dalam desa yang ditetapkan sebagai lokasi PTSL untuk memanfaatkan dengan baik.

“Sepanjang tanah tidak bermasalah, memenuhi syarat dan tidak masuk kawasan hutan maka kita bisa sertifikat kan,” tutur Rudi.

Selain itu, tentunya dengan sertifikasi tanah yang dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN memiliki tujuan mengurangi potensi sengketa, melegalitaskan tanah yang dimiliki oleh masyarakat dan tentu saja dengan kepastian hak atas tanah maka diharapkan dapat menarik investasi di Provinsi Banten.

“Kita amankan apa yang menjadi hak kita, jika sengketa berkurang, jika tanah dimanfaatkan dengan baik maka investasi juga semakin meningkat di Banten,” imbuh Rudi.

Baca juga:  Bertemu KJSB Wilayah Kerja Banten, Kakanwil BPN Banten minta Agar Support Kegiatan PTSL

(Adi/red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *