Jakarta, Lintas24News.com – Filsuf sekaligus rohaniwan, Franz Magnis-Suseno, menyoroti kasus serangan air keras terhadap aktivis sebagai ancaman serius bagi demokrasi Indonesia, sekaligus mengingatkan pentingnya arah moral bangsa dalam merespons isu global seperti konflik Gaza.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam podcast bertajuk “Siraman Air Keras: Cara Otoritarianisme Melumat Wajah Keadilan” yang diselenggarakan Institut Marhaenisme27 di Jakarta, Kamis (19/3), dengan Emzi (jurnalis/aktivis) sebagai host.
Romo Magnis menilai serangan terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus, bukan sekadar tindak kriminal, tetapi mencerminkan krisis etika dalam kehidupan bernegara. Ia menegaskan bahwa kekerasan terhadap aktivis merupakan ancaman nyata bagi demokrasi dan martabat kemanusiaan.
Ia juga menekankan bahwa penegakan hukum belum dapat dikatakan tuntas apabila aktor intelektual di balik serangan belum terungkap. Menurutnya, kegagalan mengungkap dalang berpotensi memperkuat praktik kekerasan sebagai alat pembungkaman dan merusak kepercayaan publik terhadap hukum.
Selain isu domestik, Romo Magnis menyinggung keterlibatan Indonesia dalam inisiatif Board of Peace (BoP) terkait konflik Gaza. Ia mengingatkan agar Indonesia tetap berpegang pada prinsip Politik Luar Negeri Bebas Aktif, yakni tidak terikat pada kepentingan negara tertentu, namun tetap aktif memperjuangkan perdamaian dunia.
Ia menjelaskan bahwa konflik Palestina telah lama berada dalam pusaran kepentingan global. Sejak Perang Enam Hari 1967, isu tersebut tidak lagi semata persoalan kemanusiaan, melainkan juga bagian dari kalkulasi politik dan ekonomi internasional.
Lebih lanjut, ia menyinggung kecenderungan koalisi tidak resmi antara Amerika Serikat, Israel, dan Arab Saudi yang lebih memprioritaskan pembendungan pengaruh Iran, sehingga isu kemerdekaan Palestina kerap terpinggirkan.
Dalam konteks tersebut, Romo Magnis menegaskan pentingnya peran masyarakat sipil sebagai penjaga moral kekuasaan. Ia menyebut kekuatan moral Indonesia di tingkat global sangat bergantung pada keberhasilan negara dalam menegakkan hukum, melindungi hak asasi manusia, serta menjamin ruang aman bagi suara kritis.
Di sisi lain, ia juga memberikan catatan kritis terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia mengingatkan agar program tersebut tidak dipolitisasi sebagai alat legitimasi kekuasaan, melainkan dikelola secara transparan dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat.
Ia turut menyoroti keterlibatan TNI dalam program tersebut sebagai potensi penyimpangan dari profesionalisme militer, yang seharusnya tetap berfokus pada fungsi pertahanan negara.
Romo Magnis menegaskan bahwa kekuatan moral Indonesia di kancah internasional hanya dapat terwujud apabila pemerintah berani menegakkan keadilan, menjaga kemandirian politik, serta memastikan seluruh institusi negara berjalan sesuai prinsip demokrasi. (*)
