LINTAS24NEWS.com – Kementrian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menjalin kerjasama dengan Kementrian Pertahanan terkait sinergi, tugas dan fungsi dalam bidang ATR, pertanahan, serta pertahanan.
Kerjasama diresmikan dengan penandatanganan nota kesepahaman oleh menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto dengan menteri pertahanan Prabowo Subianto, di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, pada Jumat (3/3/2023).
Selanjutnya, usai melakukan penandatanganan Menteri ATR/ Kepala BPN mengatakan kerjasama ini merupakan pembaruan dari nota kesepahaman yang dilakukan pada Maret 2017 silam, tentang sertifikasi aset milik kementerian pertahanan.
“Kementrian ATR/BPN memiliki tanggung jawab, yaitu menjaga kedaulatan dengan memberikan hak atas tanah kepada seluruh masyarakat Indonesia,” tutur Hadi Tjahjanto.
Selain itu, Hadi mengatakan bahwa pihaknya berupaya menyiapkan tata ruang yang berkualitas demi pelayanan terhadap publik.
“Maka dari itu, kami menyiapkan tata ruang yang berkualitas di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” kata Hadi.
Hadi menambahkan, nantinya kegiatan survei dan pemetaan akan menggunakan teknologi sistem pesawat terbang tanpa awak dalam rangka percepatan legalisasi aset melalui program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL).
“Oleh sebab itu, kami membutuhkan dukungan dari kementerian pertahanan dalam hal operasionalnya,” imbuhnya.
(Bandi/red)
