Lintas24News.com – Ekonomi Banten tumbuh sebesar 5,19 persen (YoY) pada triwulan I 2025, namun di balik pencapaian tersebut, inflasi juga menunjukkan angka yang tinggi. Dengan inflasi mencapai 1,59 persen pada April 2025, tantangan bagi pemerintah provinsi semakin besar untuk menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Direktur Eksekutif Visi Nusantara, Subandi Musbah, menekankan bahwa meskipun pertumbuhan ekonomi Banten terlihat positif, langkah-langkah fundamental perlu segera diambil untuk mengatasi ancaman inflasi yang dapat mengganggu pertumbuhan tersebut. Ia mengingatkan bahwa inflasi yang tinggi dapat berdampak negatif pada daya beli masyarakat dan keberlangsungan industri.
“Pertumbuhan ekonomi di Banten didorong oleh investasi sektor swasta, terutama di industri kimia dasar dan baja. Namun, Andra Soni sebagai Gubernur Banten tidak boleh berpuas diri dan harus segera mempercepat langkah-langkah untuk mengelola pertumbuhan ekonomi di tengah tantangan inflasi dan kondisi global yang tidak menentu,” ujarnya pada Jumat, 16 Mei 2025.
Subandi menambahkan bahwa Andra Soni seharusnya mampu melakukan pemetaan yang efektif untuk membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus menekan inflasi, asalkan dapat mengorkestrasi jajaran bawahannya dengan baik. Namun, hingga saat ini, pemerintah provinsi masih menghadapi masalah serius berupa kekosongan jabatan Sekretaris Daerah dan 14 Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Sudah tiga bulan sejak kepemimpinan Andra Soni – Achmad Dimiyati Natakusumah, tetapi kekosongan jabatan strategis ini harus segera diatasi agar kebijakan fundamental dapat dieksekusi dengan baik. Jika masih diisi oleh pelaksana tugas (Plt), kewenangan mereka terbatas dan sulit untuk memberikan kontribusi yang optimal,” tegasnya.
Akibatnya, pertumbuhan ekonomi Banten masih rentan. Pemerintah provinsi belum mengambil langkah konkret untuk melindungi keberlangsungan industri, terutama industri tekstil yang menjadi salah satu penopang ekonomi daerah. Banten telah ditetapkan sebagai Wilayah Pengembangan Industri dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015-2035, yang bertujuan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara industri tangguh pada tahun 2035.
“Ketidakpastian ekonomi global dan lemahnya daya beli masyarakat berisiko melemahkan ketahanan industri, bahkan dapat menyebabkan gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Oleh karena itu, Andra Soni harus segera turun tangan untuk meminimalisir risiko turbulensi ekonomi, jangan sampai berpangku tangan,” tegasnya.
Upaya pemanfaatan realisasi belanja daerah untuk mengendalikan inflasi juga dinilai belum optimal. Meskipun Banten termasuk dalam sepuluh provinsi dengan realisasi belanja tertinggi, data Kemendagri per 7 Mei 2025 menunjukkan bahwa dari empat pos belanja, serapan terbesar adalah belanja operasi dengan Rp1,36 triliun atau 18,81 persen dari total pagu Rp7,28 triliun. Sementara itu, belanja modal yang langsung menyentuh masyarakat masih minim.
Alih-alih meningkatkan daya beli masyarakat untuk menggerakkan sektor swasta, upaya tersebut terhambat oleh potensi praktik korupsi, seperti suap, gratifikasi, dan kickback dalam pengadaan barang dan jasa serta perizinan. Modus ini dapat merugikan dan menghambat pemerataan manfaat ekonomi.
“Temuan KPK seharusnya bisa dicegah jika Andra Soni segera melantik Sekda dan 14 Kepala OPD definitif. Pejabat pelaksana tugas sulit dimintai komitmen dan pertanggungjawaban penuh,” jelas Subandi.
Melihat kondisi ini, Subandi meragukan kemampuan Andra Soni untuk mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi Banten jika struktur perangkat daerah tidak segera dibenahi. Pemerintahan yang dipimpin oleh banyak pejabat pelaksana tugas rentan berjalan lamban dan berpotensi mengalami maladministrasi akibat keterbatasan kewenangan.
“Saya ragu jika pertumbuhan ekonomi Banten bisa diwujudkan untuk kesejahteraan rakyat tanpa perbaikan struktur organisasi. Dibutuhkan komitmen kuat dari Andra Soni agar visi Banten Maju, Adil, Merata, dan Bebas Korupsi tidak sekadar menjadi jargon,” pungkasnya.
Subandi menekankan pentingnya langkah cepat dan tepat dari pemerintah provinsi untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dan menstabilkan inflasi. Ia berharap Andra Soni segera mengambil tindakan strategis demi kelanjutan pertumbuhan ekonomi yang memberikan dampak positif bagi masyarakat.
“Kesuksesan Andra Soni tidak hanya diukur dari angka pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari kemampuannya menciptakan lapangan kerja, meningkatkan daya beli masyarakat, serta menjaga stabilitas harga. Tantangan besar ini menuntut perhatian serius agar pertumbuhan ekonomi yang diraih benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat Banten,” tutup Subandi.
Dengan langkah-langkah yang tepat dan sinergi antara pemerintah provinsi, dunia industri, serta masyarakat, diharapkan pertumbuhan ekonomi Banten yang saat ini telah menunjukkan angka positif bisa terus berlanjut tanpa harus terkendala oleh inflasi tinggi. Komitmen untuk memperbaiki struktur pemerintahan dan mengoptimalkan pengelolaan belanja daerah juga menjadi kunci penting dalam menjaga keberlanjutan pembangunan ekonomi di wilayah ini.
Andra Soni sebagai Gubernur Banten diharapkan mampu memimpin dengan visioner dan cepat mengambil tindakan strategis agar Banten tidak hanya tumbuh secara angka statistik, tetapi juga membangun fondasi ekonomi yang kuat, inklusif, dan berdaya tahan terhadap segala tantangan. Masyarakat Banten pun menantikan akselerasi pembangunan yang tidak hanya menjanjikan, tetapi juga nyata dalam meningkatkan kesejahteraan mereka sehari-hari. (*)
