LINTAS24NEWS.com – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) semakin gencar menyelesaikan berbagai persoalan pertanahan di Indonesia, khususnya yang melibatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Hal ini terungkap dalam Rapat Penanganan Isu Strategis Bersama BUMN yang digelar pada Selasa (10/12/2024) lalu.
Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, dalam arahannya menekankan tiga fokus utama yang menjadi prioritas pemerintah, yakni penyelesaian konflik tanah pemerintah, konflik tanah yang melibatkan BUMN, dan konflik tanah yang melibatkan TNI/POLRI. “Kita harus bergerak cepat dan tepat dalam menyelesaikan masalah ini,” tegas Nusron.
Lebih lanjut, Nusron juga meminta jajarannya untuk bekerja secara akurat, akuntabel, dan hati-hati dalam setiap penanganan kasus, terutama yang berkaitan dengan proyek strategis nasional seperti swasembada energi. “Kita tidak boleh menghambat investasi, namun tetap harus menjaga kepentingan negara,” ujarnya.
Sinergi Antar Lembaga
Upaya sinergis antara Kementerian ATR/BPN dan BUMN juga mendapat apresiasi dari Wakil Menteri BUMN, Aminudin Ma’ruf. Menurutnya, kerjasama ini sangat penting untuk menyelesaikan berbagai persoalan pertanahan yang selama ini menjadi kendala bagi pengembangan usaha BUMN.
“Kami telah melakukan pemetaan terhadap persoalan-persoalan yang melibatkan Kementerian ATR/BPN, salah satunya terkait kedaulatan energi,” ungkap Aminudin.
Ke depan, kedua lembaga akan terus meningkatkan koordinasi dan kerjasama untuk menyelesaikan berbagai permasalahan pertanahan yang ada. Rencananya, akan dilakukan pertemuan-pertemuan lanjutan untuk membahas secara lebih detail permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing BUMN.
Dengan semakin intensifnya kerjasama antara Kementerian ATR/BPN dan BUMN, diharapkan dapat menciptakan iklim investasi yang lebih baik di Indonesia. Selain itu, penyelesaian konflik tanah juga akan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
(Red)
