JAKARTA, Lintas24News.com — Bidang kesehatan memperoleh penilaian positif sebesar 61,5%, sedangkan pendidikan mencapai 55,4% dalam survei Arus Survei Indonesia (ASI) terhadap pelaksanaan pemerintahan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka. Hasil survei yang dilaksanakan pada 23–29 Juli 2026 tersebut menjadi salah satu indikator penilaian masyarakat terhadap dua sektor pelayanan dasar dalam evaluasi pemerintahan.
Temuan itu disampaikan dalam diskusi dan refleksi bertajuk “Capaian & Tantangan 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran” yang diselenggarakan ASI di Hotel Alia Cikini, Jakarta, Selasa (20/10/2026).
Direktur Eksekutif ASI, Ali Rif’an, menyampaikan bahwa capaian program pemerintah di sejumlah sektor sudah cukup baik. Meski demikian, sosialisasi masih perlu diperkuat agar berbagai program pemerintah semakin dikenal dan dapat dimanfaatkan secara lebih luas oleh masyarakat.
Kualitas Layanan dan Pemerataan Akses
Dalam siaran persnya, ASI menyebut kesehatan dan pendidikan sebagai dua bidang strategis yang berkaitan langsung dengan kualitas hidup serta kesempatan masyarakat untuk memperoleh layanan yang lebih baik.
Penilaian positif terhadap kedua sektor tersebut menjadi salah satu indikator respons masyarakat terhadap pelaksanaan pemerintahan Prabowo-Gibran, khususnya dalam pelayanan dasar.
Namun, penilaian positif perlu diikuti dengan peningkatan kualitas layanan, pemerataan jangkauan, dan efektivitas pelaksanaan kebijakan. Keberhasilan program tidak hanya diukur dari peluncuran dan pelaksanaannya, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat memperoleh akses yang lebih baik dan merasakan manfaatnya secara nyata.
Di sektor kesehatan, upaya peningkatan layanan perlu memperhatikan akses masyarakat terhadap pelayanan yang dibutuhkan. Sementara itu, di bidang pendidikan, pemerataan kesempatan belajar dan kualitas pembelajaran menjadi aspek penting untuk memastikan masyarakat memperoleh manfaat dari kebijakan pemerintah.
Sosialisasi Program Perlu Diperkuat
Selain kualitas layanan, komunikasi publik menjadi salah satu aspek yang disoroti ASI dalam evaluasi pelaksanaan program pemerintah.
Informasi mengenai program perlu disampaikan secara efektif agar tidak hanya tersampaikan, tetapi juga dipahami oleh masyarakat yang menjadi sasaran penerima manfaat.
Sosialisasi perlu memperhatikan kebutuhan masyarakat, karakteristik wilayah, serta kemudahan akses informasi. Penjelasan mengenai tujuan program, persyaratan, mekanisme pelaksanaan, dan cara memperoleh manfaat perlu disampaikan melalui saluran komunikasi yang mudah dijangkau dan dipahami publik.
Penguatan komunikasi publik diharapkan dapat mengurangi kesenjangan informasi antara pemerintah dan masyarakat. Dengan demikian, pelaksanaan program tidak hanya dinilai dari capaian administratif, tetapi juga dari kemampuan pemerintah menjangkau kelompok yang membutuhkan.
Forum Refleksi Dua Tahun Pemerintahan
Diskusi dan refleksi yang diselenggarakan ASI menjadi forum untuk membaca capaian, mengidentifikasi tantangan, serta membahas agenda perbaikan kebijakan pemerintahan Prabowo-Gibran.
Kegiatan tersebut menghadirkan Arya Fernandes, Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS; Syukri Rahmatullah, Pemimpin Redaksi BeritaSatu; Agung Baskoro, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis; serta Ali Rif’an selaku Direktur Eksekutif ASI.
Hasil survei ini memberikan gambaran mengenai penilaian masyarakat terhadap sektor kesehatan dan pendidikan. Namun, penilaian publik perlu dibaca bersama indikator pelaksanaan program, kualitas layanan, pemerataan akses, dan hasil kebijakan agar evaluasi kinerja pemerintahan dapat dilakukan secara lebih menyeluruh. (Rls)
