LINTAS24NEWS.com – Ratusan warga Kabupaten Tangerang, yang mayoritas adalah ibu-ibu rumah tangga, mengepung Gedung DPRD di Pusat Pemerintahan Kabupaten, Kecamatan Tigaraksa, Kamis, 7 Mei 2026. Mereka memproses lonjakan harga BBM non-subsidi, terutama Bio Solar yang kini menyentuh Rp27.900 per liter.
Aksi yang digagas oleh Gabungan Masyarakat Pemerhati Kebijakan Publik (GMPKP) ini menilai kenaikan harga tersebut sebagai pukulan telak bagi ekonomi rakyat kecil dan sektor logistik di Banten.
Sebelumnya, harga Bio Solar tercatat Rp14.500 per liter. Kenaikan sebesar Rp13.400 dalam waktu singkat ini disebut-sebut sebagai “lonceng kematian” bagi daya beli masyarakat.
Dengan mobil komando dan berbagai atribut protes, massa yang berasal dari sejumlah LSM seperti PPUK, MAPAN, SEROJA, BP2A2N, GERAM BANTEN, PIK RATA, dan MATAHARI menyuarakan tuntutan mereka.
Koordinator aksi, Alamsyah, yang juga pimpinan LSM GERAM BANTEN, mengecam kebijakan ini sebagai bentuk pemiskinan sistematis.
“Gejolak geopolitik global jangan dijadikan dalih untuk membebani rakyat. Kenaikan menjadi Rp27.900 adalah perampokan nyata terhadap kantong warga. Sementara pejabat kita tenang-tenang saja karena bensin mereka ditanggung negara,” tegas Alamsyah di depan gedung DPRD.
Ia juga menyoroti praktik kelangkaan solar di sejumlah SPBU. “Rakyat harus mengantre berjam-jam hanya untuk mendapati stok kosong. Jangan jadikan Selat Hormuz sebagai alasan berlebihan untuk memiskinkan kami,” imbuhnya.
Dalam aksi yang berlangsung relatif damai tersebut, massa menyampaikan delapan poin tuntutan yang harus segera dipenuhi pemerintah:
1. Meninjau kembali kebijakan kenaikan harga BBM non-subsidi yang dinilai tidak masuk akal.
2. Menyediakan solusi konkret bagi stabilitas harga energi tanpa membebani rakyat.
3. Mengutamakan kesejahteraan masyarakat di atas kepentingan lain dalam setiap kebijakan ekonomi.
4. Membuka transparansi dan kebijaksanaan dalam pengelolaan anggaran negara.
5. Tidak menjadikan rakyat sebagai penanggung utama dampak krisis ekonomi.
6. Mendesak DPRD Kabupaten Tangerang menyuarakan penderitaan ini ke DPR RI dan Pemerintah Pusat.
7. Menurunkan harga BBM ke tingkat yang wajar dan manusiawi.
8. Mengusut tuntas praktik mafia BBM penyebab kelangkaan di SPBU.
Aksi demonstrasi ini mendapat respons langsung dari Ketua DPRD Kabupaten Tangerang, Muhammad Amud, yang keluar menemui perwakilan massa.
Amud mendengarkan langsung keluhan warga dan berjanji akan meneruskan aspirasi tersebut ke tingkat provinsi maupun pusat.
Pantauan di lokasi, aksi berlangsung kondusif dan massa secara bertahap mulai membubarkan diri setelah pernyataan sikap disepakati untuk ditindaklanjuti.
(Rdk)
