Lintas24News.com – Survei terbaru dari Indonesia Political Opinion (IPO) menunjukkan bahwa Natalius Pigai dan Budi Arie Setiadi menjadi nama-nama yang paling banyak disorot oleh masyarakat untuk diganti dari posisi menteri. Dengan 52 persen responden menyatakan perlunya pergantian sejumlah menteri, kedua tokoh ini mendapatkan dukungan signifikan untuk diubah. Natalius Pigai menduduki posisi teratas dengan 43,9 persen suara, diikuti oleh Budi Arie Setiadi yang memperoleh 35,8 persen.
Selain Natalius Pigai dan Budi Arie Setiadi, survei ini juga mencatat beberapa nama lain yang dianggap layak untuk diganti, seperti Widianti Putri dengan 17,2 persen, Arioe Bimo Nandito Ariotedjo (16,6 persen), dan Hasan Nasbi (15,2 persen). Nama-nama ini mencerminkan ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja beberapa menteri saat ini.
“Hasil survei ini mencerminkan ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja beberapa Menteri. Angka 52 persen yang menyatakan perlunya pergantian menunjukkan bahwa publik menginginkan perubahan untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan. Kami berharap hasil ini dapat menjadi perhatian bagi para pemangku kebijakan untuk melakukan evaluasi dan perbaikan yang diperlukan,” ungkap Direktur Eksekutif IPO, Dedi Kurnia Syah, Sabtu, 31 Mei 2025.
Meskipun ada ketidakpuasan, survei yang dilakukan antara 22-28 Mei 2025 ini juga menunjukkan bahwa beberapa menteri dan pejabat setingkat menteri masih mendapatkan penilaian positif dari masyarakat. Di antara mereka, Menteri BUMN Erick Thohir memperoleh 12,5 persen, diikuti oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dengan 11,2 persen, dan Menko Pangan Zulkifli Hasan dengan 8,1 persen.
Dari segi popularitas, pejabat senior seperti Sri Mulyani dan Erick Thohir masih mendominasi, dengan masing-masing mendapatkan dukungan 56,8 persen dan 54,1 persen. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada keinginan untuk perubahan, beberapa menteri masih dianggap berkinerja baik oleh publik.
Survei ini melibatkan 1.200 responden dan menggunakan metode multistage random sampling (MRS) dengan wawancara tatap muka, menghasilkan margin of error sebesar 2,90 persen dan tingkat akurasi data mencapai 95 persen. Hasil ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah dalam melakukan evaluasi dan perbaikan kinerja kabinet. (*)
