Jakarta, Lintas24News.com — Forum Doktor Komunikasi Indonesia (FDKI) menyerukan agar pemerintah lebih responsif dalam menghadapi dinamika politik nasional. Menurut FDKI, langkah cepat dan persuasif dibutuhkan agar masyarakat tetap percaya bahwa negara berpihak pada rakyat.
Ketua Umum FDKI, Dr. Andi Budi Sulistijanto menegaskan bahwa kekecewaan publik terhadap parlemen tidak bisa diabaikan. Buruknya tata kelola komunikasi politik dan pernyataan kontroversial sejumlah anggota dewan dinilai menjadi pemicu munculnya gelombang protes dan gerakan sosial yang semakin meluas.
“Respon pemerintah diperlukan agar masyarakat percaya jika pemerintah masih memihak rakyat. Bertentangan dengan aspirasi rakyat hanya akan menyisakan korban, baik di pihak masyarakat maupun aparat,” ujarnya, Rabu, 3 September 2025.
Dalam pernyataan sikapnya, FDKI menyampaikan tiga imbauan utama. Pertama, pemerintah bersama aparat keamanan diminta tetap persuasif dalam menghadapi aksi massa, karena demonstrasi merupakan hak konstitusi warga negara. Kedua, pemerintah diminta menindaklanjuti keinginan publik dengan mengevaluasi kebijakan yang menyinggung atau membebani rakyat. Ketiga, partai politik didesak segera menarik anggota parlemen yang menciptakan kegaduhan dengan melakukan pergantian antarwaktu (PAW).
Sekretaris Jenderal FDKI, Dr. Dedi Kurnia Syah menambahkan, kondisi demokrasi hanya bisa terjaga apabila komunikasi politik dilakukan dengan hati-hati dan berpihak pada kepentingan rakyat.
“Demi kondusifitas dan kelangsungan demokrasi di Indonesia, pemerintah harus mendengar serta memahami kemarahan rakyat, dan tidak lagi menghasilkan kebijakan yang menjadi beban masyarakat secara umum,” tegas Dedi.
Dengan sikap ini, FDKI berharap tercipta ruang dialog yang sehat antara rakyat, pemerintah, dan parlemen sehingga kepercayaan publik terhadap negara dapat kembali diperkuat. (*)
