TANGERANG, Lintas24News.com — Anggota DPRD Provinsi Banten termuda dari Fraksi PDI Perjuangan, Abraham Garuda Laksono, menyatakan bahwa Generasi Z menginginkan demokrasi Indonesia tetap berpijak pada kehendak rakyat, bukan semakin menjauh dan dikuasai oleh kepentingan elite politik. Pandangan itu mengemuka seiring wacana pengalihan pemilihan kepala daerah dari mekanisme pemilihan langsung ke DPR dan DPRD.
Abraham mengatakan, aspirasi tersebut ia dengar langsung dari berbagai diskusi dan perjumpaan dengan Gen Z di Banten. Menurutnya, generasi muda menilai pemilihan langsung kepala daerah sebagai sarana utama menjaga kedekatan antara pemimpin dan rakyat.
“Bagi Gen Z, pemilihan langsung kepala daerah bukan sekadar prosedur elektoral. Ini soal legitimasi, akuntabilitas, dan kepercayaan rakyat terhadap pemerintahan,” ujar Abraham, Minggu, 25 Januari 2026.
Ia menegaskan, di tengah wacana pengalihan Pilkada ke DPR dan DPRD, PDI Perjuangan tetap mengambil sikap yang tegas dan konsisten untuk mempertahankan partisipasi langsung rakyat dalam menentukan pemimpinnya.
“Partisipasi langsung rakyat adalah fondasi demokrasi pasca-reformasi yang tidak boleh ditarik mundur,” tegasnya.
Abraham mengingatkan, jika pemilihan kepala daerah diserahkan sepenuhnya kepada lembaga perwakilan, maka demokrasi berisiko semakin menjauh dari kehendak rakyat. Situasi tersebut, kata dia, berpotensi memicu politik transaksional, menghidupkan kembali praktik gratifikasi lama, hingga menghadirkan makelar-makelar Pilkada.
“Gen Z melihat ini sebagai ancaman serius. Demokrasi bisa menjauh dari rakyat jika prosesnya semakin tertutup dan elitis,” katanya.
Dalam pandangan Generasi Z, lanjut Abraham, perubahan yang dibutuhkan Indonesia saat ini bukanlah perubahan mekanisme politik yang berisiko membuka ruang transaksi kekuasaan, melainkan perubahan nyata yang menyentuh kehidupan sehari-hari masyarakat.
“Gen Z ingin DPR dan pemerintah fokus pada persoalan nyata seperti lapangan kerja, perlindungan lingkungan hidup, penanganan banjir, serta pembangunan yang berkelanjutan,” jelasnya.
Abraham juga menegaskan bahwa PDI Perjuangan telah menunjukkan komitmen terhadap politik berbiaya rendah. Menurutnya, gotong royong, kerja kolektif, dan kedekatan dengan rakyat merupakan fondasi utama dalam membangun kekuasaan yang legitimate.
“Saya meyakini pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota harus tetap dilakukan langsung oleh rakyat, sebagai pemegang kedaulatan tertinggi,” ucapnya.
Ia menutup dengan menegaskan prinsip dasar demokrasi yang terus disuarakan oleh Generasi Z.
“Kekuasaan yang sah hanya lahir dari kehendak rakyat. Selama suara rakyat dijaga, republik ini akan tetap berdiri tegak,” pungkas Abraham. (*)
