LINTAS24NEWS.COM – Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPD GMNI) DKI Jakarta menilai kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax yang disebut telah mencapai Rp16.250 per liter harus diimbangi dengan kebijakan yang mampu melindungi daya beli masyarakat. Organisasi mahasiswa tersebut meminta pemerintah memastikan dampak kenaikan harga energi tidak semakin membebani kehidupan rakyat di tengah tekanan ekonomi yang masih berlangsung.
Sekretaris Daerah DPD GMNI DKI Jakarta, Ahmad SM Kaffa, mengatakan pemerintah perlu menyampaikan informasi yang transparan dan akuntabel terkait kebijakan energi, termasuk faktor-faktor yang memengaruhi harga BBM di dalam negeri.
“Kami meminta pemerintah tidak menyampaikan narasi yang membingungkan publik terkait kebijakan energi. Rakyat berhak memperoleh informasi yang jujur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai kenaikan harga BBM,” ujar aktivis mahasiswa yang akrab disapa Gus Fakhier dalam keterangan tertulisnya, Rabu (10/6/2026).
Menurut GMNI DKI Jakarta, kenaikan harga energi saat ini tidak terlepas dari situasi geopolitik global, termasuk konflik di Timur Tengah yang berdampak terhadap pasar energi dunia. Namun, kondisi tersebut dinilai tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan perlindungan terhadap daya beli masyarakat.
GMNI DKI Jakarta menilai pemerintah perlu menyiapkan langkah-langkah strategis agar tekanan akibat kenaikan harga energi tidak memicu penurunan kesejahteraan masyarakat, terutama kelompok rentan yang paling terdampak oleh kenaikan biaya hidup.
Selain menyoroti harga BBM, DPD GMNI DKI Jakarta juga mengingatkan pemerintah mengenai kondisi fiskal nasional yang dinilai sedang menghadapi tekanan. Oleh karena itu, mereka meminta Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi sejumlah program prioritas yang membutuhkan alokasi anggaran besar.
Program yang diminta untuk ditinjau antara lain Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Kartu Dahsyat Mengabdi/Membangun Pemuda (KDMP), dan Program 3 Juta Rumah Rakyat.
Ketua DPD GMNI DKI Jakarta, Deodatus Sunda SE, menilai evaluasi terhadap program-program tersebut perlu dilakukan agar pemerintah dapat lebih fokus menjaga stabilitas ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat.
“Di tengah tekanan ekonomi dan meningkatnya biaya hidup masyarakat, pemerintah perlu melakukan evaluasi terhadap program-program yang membutuhkan anggaran besar. Prioritas utama harus diarahkan pada upaya menjaga stabilitas ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat,” kata Deodatus.
Soroti Tata Kelola Pemerintahan
Dalam pernyataannya, GMNI DKI Jakarta juga menyoroti masih adanya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang dinilai dapat menghambat efektivitas kebijakan pemerintah serta mengurangi kepercayaan publik terhadap institusi negara.
Menurut mereka, upaya menjaga daya beli masyarakat harus dibarengi dengan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan rakyat.
GMNI DKI Jakarta juga meminta pemerintah dan DPR lebih terbuka dalam menyerap aspirasi masyarakat, khususnya terkait kenaikan harga kebutuhan pokok dan energi yang berdampak langsung terhadap kehidupan sehari-hari.
Kebijakan Harus Berorientasi pada Rakyat
DPD GMNI DKI Jakarta menegaskan bahwa setiap kebijakan pemerintah harus tetap berpijak pada kepentingan rakyat dan sejalan dengan amanat konstitusi.
Menurut organisasi tersebut, negara memiliki kewajiban untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memastikan kesejahteraan masyarakat tetap terjaga di tengah berbagai tantangan ekonomi yang dihadapi saat ini.
“Pemerintah harus fokus pada tugas utamanya, yaitu menghadirkan kebijakan yang mampu melindungi rakyat serta menjaga kesejahteraan masyarakat di tengah berbagai tantangan ekonomi yang ada,” ujar Gus Fakhier. (*)